Kebijakan cetak sawah dan perkebunan skala besar yang digulirkan pemerintah sebagai solusi ketahanan nasional terus menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Konsep pembangunan pertanian monokultur berbasis korporasi ini dinilai mengabaikan karakteristik tanah lokal serta hak-hak kelola masyarakat adat. Pengurus wilayah seperti WALHI Padang menyoroti bahwa alokasi lahan skala besar untuk proyek megah sering kali mengabaikan kebiasaan bercocok tanam tradisional. Penilaian kritis dari WALHI menegaskan bahwa proyek Food Estate tidak hanya gagal mewujudkan kedaulatan pangan nasional, tetapi juga memperparah insiden perampasan lahan yang merugikan kehidupan para petani lokal.
Secara lebih terperinci, kegagalan proyek skala besar ini terlihat dari banyaknya pembukaan lahan yang berujung pada kekeringan dan kemangkrakannya lahan pertanian baru. Pembukaan vegetasi secara masif menyebabkan kerusakan struktur tanah serta hilangnya fungsi resapan air. Selain itu, pengalihan fungsi wilayah kelola rakyat menjadi kawasan industri pangan memicu meningkatnya konflik agraria antara warga dan pengembang. Kerusakan ekosistem ini menghilangkan sumber mata pencaharian tradisional masyarakat, sekaligus memicu kerusakan hutan yang memperluas ancaman bencana banjir dan tanah longsor di kawasan sekitar.
Secara hukum, hak atas tanah dan perlindungan kawasan agraris telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan ini melarang alih fungsi lahan produktif serta mewajibkan penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat adat. Penilaian independen dari WALHI menunjukkan bahwa eksekusi proyek Food Estate di lapangan sering kali menabrak ketentuan hukum tersebut, di mana pembebasan lahan dilakukan tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent) dari komunitas lokal yang telah lama mengelola wilayah tersebut.
Reaksi dan desakan untuk menghentikan proyek monokultur skala besar ini terus mengalir dari simpul-simpul daerah, termasuk pernyataan dari pengurus WALHI Padang Panjang yang menuntut evaluasi total atas izin ekologis di daerah. Para pakar kebijakan publik menilai bahwa diversifikasi pangan lokal jauh lebih efektif daripada pemaksaan sistem monokultur korporat. “Pemerintah harus mengembalikan fokus pembangunan pada penguatan kapasitas petani kecil daripada memberikan penguasaan tanah secara masif kepada entitas bisnis,” tegas seorang peneliti agraria senior.
Di tingkat lokal, perlawanan terhadap konversi lahan dilakukan melalui penguatan pemetaan wilayah adat dan pendokumentasian hak milik warga. Melalui dorongan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat, warga dibantu untuk mempertahankan tanah warisan dari ancaman penggusuran. Upaya advokasi yang dipelopori oleh WALHI bersama para petani berhasil menyelamatkan ribuan hektar lahan produktif dari ancaman pembukaan paksa, sekaligus mengembalikan kearifan lokal dalam menjaga kedaulatan pangan desa.
Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan pangan nasional tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar rakyat atas tanah dan ruang hidup yang layak. Pengawasan yang konsisten serta komitmen nyata dari WALHI Pariaman di daerah menjadi pilar penting dalam membela hak-hak petani. Penilaian komprehensif WALHI yang menyatakan proyek Food Estate berdampak negatif harus direspon pemerintah dengan menghentikan penyerobotan tanah serta beralih pada dukungan penuh bagi perampasan lahan yang harus ditindak tegas.